Pemerintah Provinsi Bengkulu Gelontorkan Rp 5 Miliar untuk Atasi Krisis Pulau Enggano
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam menyikapi krisis yang melanda salah satu wilayah terluarnya, Pulau Enggano. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengambil langkah cepat dan tegas dengan menggelontorkan anggaran darurat sebesar Rp 5 miliar dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Enggano.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur Helmi dalam audiensi strategis bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (2/7). Dalam forum tersebut, Gubernur memaparkan berbagai persoalan yang membelit Enggano dan meminta perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Camat Enggano menyampaikan kebutuhan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Kita penuhi. Kita juga alokasikan transportasi kapal gratis karena alur pelabuhan belum normal,” tegas Helmi.
Tidak hanya untuk beasiswa dan transportasi laut, anggaran darurat tersebut juga dialokasikan untuk distribusi bantuan sembako, menjaga konektivitas wilayah, dan mengatasi keterlambatan logistik yang selama ini menghambat roda ekonomi masyarakat Enggano. Kebutuhan akan BBM, listrik, hingga layanan internet juga menjadi sorotan Gubernur.
Listrik Hanya 12 Jam, BBM Langka
Helmi menyoroti kondisi listrik di Pulau Enggano yang masih belum menyala penuh selama 24 jam akibat keterbatasan BBM. Saat ini, listrik hanya dapat dinikmati warga selama 12 jam per hari. "Ketersediaan listrik sangat vital untuk kehidupan dan perekonomian masyarakat," tambah Helmi.
“Pasokan BBM harus ditambah. Kita tidak bisa biarkan Enggano seperti ini terus. Harus ada kebijakan luar biasa untuk situasi luar biasa,” ujarnya dengan tegas. Ia juga meminta agar frekuensi penerbangan menuju Enggano ditingkatkan dari yang semula hanya dua kali seminggu menjadi empat kali, guna mempercepat mobilitas barang dan orang.
Libatkan TNI AU, Basarnas, dan Instansi Pusat
Tak berhenti di situ, Gubernur Helmi bahkan menyarankan agar kendaraan dinas kementerian/lembaga, seperti pesawat TNI AU, kapal Basarnas, atau alat transportasi milik instansi lain, dapat dikerahkan secara rutin ke Enggano. Tujuannya adalah untuk membuka jalur logistik dan pelayanan publik yang lebih merata.
“Lembaga yang memiliki pesawat atau kapal harus diarahkan ke Enggano. Ini bukan soal kemewahan, tetapi soal keadilan,” tegasnya. Permintaan itu juga mencakup penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak. Jalur distribusi yang terganggu membuat perekonomian warga lumpuh. Ia menyebutkan, layanan internet hanya baik di sebagian besar desa, kecuali di Desa Banjarsari yang masih menghadapi kendala sinyal.
Langkah proaktif Gubernur Helmi langsung mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko, Odo R.M. Manuhutu, memberikan pujian. “Kami sangat mengapresiasi Gubernur Bengkulu yang sudah menyiapkan anggaran. Ini sangat membantu kami di pusat untuk mempercepat langkah. Tinggal kami tambahkan dukungan teknis dan sektoral,” ujar Odo.
Menurutnya, dalam waktu dekat Kemenko akan menggelar rapat teknis lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti seluruh usulan dari Pemprov Bengkulu. “Kami akan segera koordinasikan BLT, tambahan BBM, serta penugasan transportasi dinas ke Enggano. Kita eksekusi secepatnya,” ujarnya.
Gubernur Helmi menegaskan bahwa Pulau Enggano adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI dan tidak boleh diperlakukan sebagai “anak tiri.” Keputusan untuk menggelontorkan dana darurat sebesar Rp 5 miliar, menurutnya, bukan sekadar angka, tetapi merupakan wujud keberpihakan. “Enggano harus kita jaga dan perhatikan. Mereka adalah garda depan Indonesia di wilayah barat. Kita tunjukkan bahwa negara hadir sampai ke ujung negeri,” pungkas Helmi.
