Tinjau BBI Nasal, Wabup Kaur Komitmen Optimalkan Potensi Perikanan Daerah
Kaur, Mediasinardunia.com – Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I., melakukan inspeksi ke Balai Benih Ikan (BBI) Nasal yang terletak di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, pada Senin (14/04/2026). Kunjungan tersebut didampingi oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur dan disambut langsung oleh Nasrudin selaku pengelola BBI Nasal.
Wakil Bupati Abdul Hamid menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan fasilitas yang ada dapat dioptimalkan kembali, sehingga mampu mendukung pengembangan budidaya perikanan air tawar dan menjadi andalan masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang tersebut. Ia menambahkan bahwa meskipun potensi yang dimiliki cukup baik, masih terdapat sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan sistem perairan.
“Kami telah merencanakan hal ini sejak lama, yaitu bagaimana cara mengaktifkan kembali BBI ini agar nantinya dapat menjadi tumpuan masyarakat untuk berusaha di bidang perikanan budidaya. Namun, masih ada berbagai kendala yang berkaitan dengan sistem perairan, dan hal ini akan segera kami perbaiki,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati menelusuri sejumlah fasilitas, mulai dari kolam pembenihan, sistem pengairan, hingga kesiapan produksi benih ikan di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa BBI Nasal memiliki potensi yang cukup besar, sehingga ke depannya akan dioptimalkan kembali agar dapat menjadi salah satu penopang utama pengembangan perikanan air tawar, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
“Untuk itu, kami akan segera mengambil langkah konkret dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, guna melakukan revitalisasi terhadap fasilitas ini. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, agar BBI ini dapat diaktifkan kembali dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kabupaten Kaur,” tuturnya.
Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan Dinas PUPR dalam peninjauan ini agar dapat memetakan bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Dari hasil pengamatan di lapangan, salah satu kendala utama adalah rusaknya bendungan primer akibat bencana alam. Ia menyatakan bahwa perbaikan akan diupayakan menggunakan anggaran daerah, namun apabila tidak memungkinkan, pemerintah daerah akan mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
