Pemkab Rejang Lebong Ajukan Rencana Infrastruktur Strategis Tahun 2026 ke Jakarta
Rejang Lebong, Mediasinardunia.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur strategis tahun anggaran 2026 dengan fokus pada penguatan konektivitas antarwilayah serta dukungan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, SE, MAP, didampingi Kepala Bappeda Rejang Lebong Afreda Rotua Purba, S.Hut., M.Ling, bersama tim RPJMD dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi pembangunan yang sebelumnya disampaikan kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, serta kelanjutan kunjungan kerja Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bengkulu pada Juli 2025.
Usulan kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Dasar yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) di Jakarta, Senin (22/12/2025). Rakor ini menjadi bagian upaya percepatan program strategis daerah (khususnya Rejang Lebong dan Kepahiang) melalui sinergi pusat dan daerah.
Jalan Jadi Prioritas Distribusi Pertanian
Pemkab Rejang Lebong menempatkan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai prioritas utama. Infrastruktur jalan dinilai urat nadi distribusi hasil pertanian dan perkebunan (seperti kopi dan sayur-mayur) yang menjadi komoditas unggulan daerah pegunungan.
Sejumlah proyek yang diusulkan meliputi:
- Pembangunan Jalan Ruas Simpang Nangka–Simpang Kejalo (Rp 8,16 miliar)
- Pembangunan Jalan Ruas Tasikmalaya–Cawang Lama (Rp 16,36 miliar)
- Pembangunan Jalan Ruas Jalan Baru–Dusun Sawah (Rp 16,52 miliar)
“Pembangunan jalan ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus mengakomodasi akses program cetak sawah untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Bupati Fikri.
Menurutnya, usulan infrastruktur disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan karakter geografis Rejang Lebong sebagai wilayah pegunungan dan sentra pertanian. “Konektivitas jalan, irigasi, dan hunian layak merupakan kebutuhan dasar. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat distribusi, menekan biaya logistik, dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” katanya usai rapat.
Bupati Fikri menyatakan kebutuhan dukungan pendanaan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah agar program segera direalisasikan dan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Irigasi Rusak Berat dan Program Bedah Rumah
Selain jalan, perbaikan sarana irigasi juga menjadi perhatian serius. Sebagai salah satu lumbung pangan Bengkulu, Rejang Lebong mengusulkan rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Air Musi Kejalo yang saat ini rusak berat.
Tak hanya proyek skala besar, Pemkab juga mengajukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran Rp 10 miliar. Program bedah rumah ini ditargetkan menyasar 34 desa/kelurahan di enam kecamatan untuk menuntaskan 220 unit rumah tidak layak huni yang belum terealisasi.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rakor yang berlangsung di Gedung S.D. Poesponegoro, Jakarta Pusat, dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian/lembaga (seperti Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, dan Bappenas). Dari daerah, hadir langsung Bupati Rejang Lebong, Bupati Kepahiang H Zurdinata SIP, dan Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin, S.Sos, didampingi jajaran teknis.
Sinergi lintas sektoral dinilai krusial mengingat tantangan geografis Bengkulu yang didominasi pegunungan dan perdesaan, sehingga membutuhkan infrastruktur tangguh untuk menopang distribusi produksi, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
