Wapres Minta KDEKS Bengkulu Manfaatkan Potensi Kearifan Lokal
Bengkulu - Mediasinardunia.com - Potensi besar Indonesia di pasar industri halal global tak lepas dari iringan ketatnya persaingan antar negara. Bahkan negara-negara dengan penduduk mayoritas non-Muslim pun kini turut serta mempromosikan kontribusinya terhadap ekspor makanan halal dunia.
Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang merupakan dua sektor potensial di Indonesia perlu dikembangkan lebih optimal, antara lain dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang ada di daerah melalui Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah (KDEKS).
“Saya minta peran aktif dan kontribusi kontributif KDEKS Bengkulu difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu acara di Balai Raya Semarak, Jalan Indracaya, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Rabu (3/5/23).
Wapres melanjutkan, untuk mendukung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang saat ini sedang giat menggerakkan langkah-langkah konkrit untuk mengakselerasi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, khususnya di sektor industri produk halal, jasa keuangan syariah. , dana sosial Islam, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah.
“Saya berharap pembentukan KDEKS di Provinsi Bengkulu dapat menjadi motor penggerak dan penggerak percepatan pelaksanaan program, serta menyelaraskan gerak seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah,” harapnya.
Wapres meminta di industri produk halal, KDEKS Bengkulu dan stakeholder lainnya mendorong pengembangan ekosistem industri kesehatan syariah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dan sertifikasi halal rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra IKM Halal, serta sebagai wisata ramah muslim.
“Sertifikasi halal UKM perlu dipercepat untuk meningkatkan daya saing produknya agar bisa menembus pasar halal global,” pintanya.
Selanjutnya, sebut Wapres, pada bidang jasa keuangan syariah, seiring tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir yang cenderung meningkat, ia meminta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah sekitar, seraya terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah.
“Pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di provinsi Bengkulu, seperti penerbitan Sukuk Daerah, maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah. KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya,” papar Wapres.
Kemudian, Wapres juga meminta KDEKS dapat memberikan perhatian khusus pada ribuan masjid dan puluhan pondok pesantren yang telah terdaftar di Provinsi Bengkulu untuk dioptimalkan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saya mendengar ada ponpes yang sudah berhasil mengembangkan wisata religi dan budidaya lebah madu. Ini contoh bagus yang harus ditularkan ke ponpes-ponpes yang lain, baik di dalam maupun luar wilayah Bengkulu,” ujarnya.
Dalam laporannya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Ketua KDEKS Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa penerapan konsep ekonomi dan keuangan syariah sangat dinantikan masyarakat Bengkulu.
“Bahkan angka harapan masyarakat di angka 90 persen terutama dalam produk-produk industri jasa keuangan,” ujarnya.
Bahkan, Rohidin meyakinkan kepada banyak pihak bahwa konsepsi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia.
“Kami yakin betul bahwa ekonomi syariah adalah konsepsi ekonomi yang sangat fitrah, sejalan dengan keinginan manusia dan keseimbangan alam semesta,” terangnya.
Tampak hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani beserta Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, serta segenap Pengurus KDEKS Provinsi Bengkulu.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (**)
