Pemkab Kepahiang Mulai Sortir Berkas PPPK Tenaga Honorer Non-ASN

Kepahiang, Mediasinardunia.com - Berkas syarat dan ketentuan pemberkasan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga honorer non-ASN Pemkab Kepahiang mulai disortir pada Senin, 28 Juli 2025. Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kepahiang melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diserahkan kepada instansi terkait.

Tidak hanya melakukan verifikasi kebenaran berkas yang diserahkan oleh tenaga honorer non-ASN Pemkab Kepahiang, instansi terkait yang diawasi langsung oleh Inspektorat Daerah juga melakukan verifikasi terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan salah satu syarat krusial yang diterapkan, yaitu Surat Keputusan (SK) keaktifan tenaga honorer non-ASN.

Diketahui bahwa syarat keaktifan tersebut dianggap krusial sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu dalam pemberkasan NI PPPK, syarat aktif tenaga honorer minimal terhitung sejak Januari 2023 hingga Desember 2024. 

"Seluruh berkas yang diserahkan oleh tenaga honorer non-ASN Pemkab Kepahiang ini kita sortir, termasuk verifikasi SK keaktifan selama dua tahun terakhir. Kami juga akan memverifikasi atasan OPD terkait untuk memastikan kebenaran pengeluaran SK keaktifan," ujar Kepala BKDPSDM Kepahiang, Ir. Nyayu Elia Hasanah, M.Si, melalui Kabid Pengembangan SDM, Agus Rianto, S.Kom.

Berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, sebelumnya, SK keaktifan tenaga honorer non-ASN Pemkab Kepahiang dalam syarat dan ketentuan pemberkasan NI PPPK tidak boleh dimanipulasi. Verifikasi akan dilakukan hingga pembuktian pengeluaran gaji di masing-masing OPD; jika ditemukan kecurangan, hal ini dapat menjadi masalah di kemudian hari.

"Surat keterangan aktif ini diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga honorer telah bertugas secara aktif selama dua tahun terakhir," tutupnya.