Pejabat Mukomuko Terhambat Melaksanakan Kegiatan Akibat Isu Mutasi
Mukomuko, Mediasinardunia.com - Hingga April ini, kegiatan pemerintah yang dibiayai APBD masih belum terlihat dan dirasakan secara signifikan, sehingga dianggap belum normal.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pejabat pemerintah merasa tidak percaya diri dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu penyebabnya adalah isu mutasi yang sejak awal ramai dibicarakan di media mainstream maupun media sosial. Pejabat takut bahwa setelah menandatangani pelaksanaan kegiatan, mereka akan dimutasi, sehingga akhirnya kegiatan akan dilanjutkan oleh pejabat yang baru.
Jika pada kemudian hari kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan atau mengalami masalah, maka pejabat yang sebelumnya terlibat juga akan diminta bertanggungjawab.
"Sering diisukan akan segera ada mutasi, kita tentu berpikir dua kali sebelum melaksanakan kegiatan. Nanti setelah kita menandatangani pelaksanaan kegiatan, tiba-tiba kita dimutasi. Bagus jika pejabat yang baru bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi jika bermasalah, kita juga akan terlibat," ujar salah seorang pejabat.
Ia menambahkan bahwa situasi ini terjadi di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya kepala dinas yang merasa keberatan, tetapi juga semua kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) merasa tidak percaya diri mengambil tanggung jawab menjelang mutasi dilakukan.
Apalagi, dengan sistem pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sangat terperinci dan menyeluruh, para pejabat semakin merasa was-was, karena dalam melakukan kegiatan, selalu ada kemungkinan kekurangan yang tidak disengaja.
"Sebagian besar pejabat belum berani memulai kegiatan. Kabid dan kasi banyak yang menolak," jelasnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, ketika diminta tanggapannya, menyatakan bahwa mutasi merupakan hak penuh bupati, kapan dan siapa yang akan ditempatkan di mana adalah tergantung keputusan bupati.
Ia berharap semua pejabat tetap fokus pada tanggung jawabnya. Zamhari juga menyarankan agar bupati benar-benar menilai kemampuan dan kesiapan seseorang sebelum melakukan penempatan pejabat, agar dapat bersama-sama menyukseskan pembangunan yang telah diagendakan.
"Masalah mutasi, kita percaya pada bupati karena itu adalah haknya. Harapan kita, penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kebutuhan," tutupnya.
