Wakil Gubernur Dorong Perubahan Progresif dalam Pengelolaan Anggaran Bengkulu
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat (25/07/2025), menegaskan pentingnya perubahan pola kerja menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Dalam forum evaluasi yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Bengkulu tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Herwan Antoni serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Rapim TEPRA berfungsi sebagai wadah bagi pemerintah provinsi untuk mengkaji capaian program kerja dan serapan anggaran selama triwulan kedua tahun anggaran 2025.
Di hadapan para kepala dinas, Mian dengan tegas menyampaikan bahwa peluang yang terbuka berkat kedekatan Gubernur Helmi Hasan dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk percepatan program-program prioritas. “Saya minta semua OPD menyusun dan segera menyampaikan proposal program-program yang dapat didorong ke pusat. Jangan sampai kita bekerja linier seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini waktunya kita memperjuangkan anggaran ke pusat lewat koneksi yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur,” ujar Mian.
Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah program “Bantu Rakyat”, yang digagas oleh Helmi Hasan dan Mian sejak awal masa kepemimpinan mereka. Program ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, akses kesehatan, dan bantuan sosial.
Mian menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup hanya didukung oleh semangat pimpinan, tetapi harus dilaksanakan secara kolaboratif antar OPD. Ia meminta setiap kepala dinas untuk tidak hanya terpaku pada rutinitas birokrasi, tetapi mampu menciptakan terobosan dan inovasi yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. “Saya tidak ingin mendengar OPD hanya berkutat pada kegiatan yang itu-itu saja. Harus ada pembaruan, harus ada terobosan. Kita ini bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan formalitas,” tegas Mian.
Sejalan dengan hal itu, Penjabat Sekda Herwan Antoni juga menyampaikan langkah konkret dari pihak Sekretariat Daerah. Ia menegaskan akan dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang dinilai tidak memiliki urgensi atau tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. “Kami akan hentikan atau tunda kegiatan yang tidak penting. Anggaran kita terbatas, maka fokus harus diarahkan untuk mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur,” kata Herwan.
Herwan juga meminta seluruh OPD untuk segera menyusun ulang skala prioritas program kerja hingga akhir tahun. Evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap visi-misi pembangunan daerah akan diperketat.
Rapim TEPRA Triwulan II ini juga mencatat pentingnya realisasi anggaran sejumlah OPD yang masih di bawah target. Beberapa OPD tercatat baru merealisasikan belanja sekitar 30-40 persen dari pagu anggaran, padahal tahun anggaran sudah memasuki paruh kedua. Menurut Mian, kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah akselerasi, termasuk revisi teknis jika diperlukan.
“Kalau perlu dilakukan revisi agar lebih cepat, lakukan. Jangan sampai APBD kita mengendap tanpa daya guna, padahal banyak masyarakat kita yang menunggu pelayanan, bantuan, dan pembangunan,” ujarnya.
Rapim ini pun diakhiri dengan penegasan komitmen seluruh kepala OPD untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan visi besar Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi-Mian, khususnya dalam menjalankan program “Bantu Rakyat” sebagai jantung dari pelayanan publik yang berkeadilan sosial.
