Wakil Gubernur Bengkulu Tinjau Proyek Penanganan Longsor di Nakau, Soroti Status Lahan dan Dampak Lingkungan
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Untuk memastikan proyek penanganan longsor di Nakau hingga perbatasan Kepahiang berjalan dengan baik, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, melakukan peninjauan langsung terhadap proyek Balai Pelaksanaan Jalan Provinsi Bengkulu di jalur pegunungan Kepahiang pada Minggu (4/5).
Peninjauan ini juga bertujuan untuk menanyakan status lahan yang digunakan dalam proyek penanganan longsor tersebut.
"Apakah ini memang lahan milik masyarakat? Saya perlu konfirmasi, karena sangat memprihatinkan jika semua pohon ditebang. Saya akan meminta data dari Bupati Kepahiang mengenai status lahan ini, apakah milik masyarakat bersertifikat atau merupakan kawasan yang digarap masyarakat?" tanya Mian.
Proyek penanganan longsor dari Nakau hingga perbatasan Kepahiang ini menelan anggaran sebesar Rp 6,7 miliar dan direncanakan berlangsung selama 180 hari, terhitung sejak 20 Maret lalu.
Namun, proyek yang dikelola oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu ini menuai sorotan, karena aktivitas yang dilakukan berpotensi merusak pepohonan dan dapat berdampak pada kondisi jalan, yang akan semakin rawan longsor.
"Jika ditumbangi seperti ini, jalan akan rusak," cetus Mian.
Sementara itu, PPK I Unit III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Komarudin, menambahkan bahwa saat ini aktivitas pekerjaan masih berupa pembersihan sisi lahan.
Rencananya, proyek penanganan longsor ini akan menggunakan pondasi Bore Pile, yaitu pondasi dalam yang berbentuk tabung panjang yang ditancapkan ke dalam tanah. Penggunaan bore pile bertujuan untuk mengalirkan beban berat konstruksi ke lapisan tanah yang lebih keras. Metode Bore Pile ini digunakan jika struktur permukaan tanah tidak cukup kuat untuk menahan beban bangunan yang akan didirikan.
"Saat ini masih dalam tahap pembersihan, dan pondasi yang akan digunakan adalah Bore Pile. Lahan ini sudah dibuka, dan masyarakat telah menjadikannya kebun kopi. Longsor di sisi jalan ini sudah terjadi sejak 2021, tetapi alokasi anggarannya baru sekarang," jelas Komarudin.
