Perluas Perlindungan Pekerja Rentan, Pemprov Bengkulu Siapkan Anggaran Rp2 Miliar
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat lanjutan rekonsiliasi dan pembaruan validasi data pekerja rentan Tahun 2026 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di seluruh wilayah provinsi.
Acara dihadiri oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, bersama jajaran kepala dinas mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Satpol PP. Sejumlah instansi terkait lainnya turut hadir untuk menyelaraskan langkah-langkah dalam pemutakhiran data kepesertaan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, menyoroti capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia menekankan bahwa validasi data menjadi langkah krusial agar program perlindungan sosial ini dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak pekerja.
Dalam forum tersebut, disepakati pembagian satuan kerja (satker) untuk mengelola data kelompok sasaran, mulai dari kader Posyandu, sopir ambulans, hingga personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dinas Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya untuk memproses pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah seluruh data peserta diverifikasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dinas Kesehatan diminta merampungkan data kader Posyandu dan sopir ambulans paling lambat pada 11 Mei 2026 mendatang. Sementara itu, Dinas Sosial telah menyerahkan data ratusan peserta dari unsur Tagana dan Pekerja Rumah Tangga (Pordam) untuk diproses lebih lanjut. Di sisi lain, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menindaklanjuti data petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Asisten I, Khairil Anwar, menegaskan bahwa sinergi antar-OPD sangat penting untuk mempercepat tercapainya target perlindungan sosial di Bengkulu. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau program ini berdasarkan mandat langsung dari Presiden. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk mendorong capaian jaminan sosial tersebut, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan dukungan anggaran yang memadai.
“Tahun ini telah disiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mendukung program tersebut,” ungkap Khairil di hadapan peserta rapat. Ia meminta OPD terkait segera merinci jumlah pekerja yang dapat diakomodasi agar anggaran tersebut terserap secara maksimal.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemprov Bengkulu optimis jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan akan semakin luas. Harapannya, kesejahteraan para pekerja rentan di Bumi Rafflesia dapat lebih terjamin di masa depan.
