Lapor Dampak Puting Beliung dan Ancaman Banjir, Plt Bupati Rejang Lebong Minta Dukungan Pemprov
Rejang Lebong, Mediasinardunia.com – Bertempat di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Selasa (7/4/2026), Plt Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si. bersama Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana, S.STP., M.Si., mengikuti pertemuan jarak jauh melalui Zoom Meeting dalam rangka Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Alam Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Hendri menyampaikan laporan terkait kejadian bencana alam puting beliung yang melanda Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang pada Sabtu (4/4/2026). Ia menjelaskan bahwa bencana tersebut telah berdampak pada puluhan rumah warga di sekitar lokasi.
“Tercatat sebanyak 30 rumah terdampak, dengan rincian 16 unit di antaranya mengalami kerusakan berat. Pasca kejadian, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi,” ujar Hendri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi warga sekaligus melakukan langkah penanganan yang diperlukan.
“Kami bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), unsur Forkopimda, dan OPD terkait langsung melakukan pengecekan ke lapangan serta meminta pendataan secara detail terhadap kerusakan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Menurut Hendri, penanganan bencana puting beliung tersebut telah dilakukan secara cepat dan tanggap, sehingga saat ini kondisi di lokasi sudah mulai terkendali. “Untuk kejadian puting beliung sudah tertangani dan direspon dengan cepat oleh seluruh tim di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Plt Bupati juga menyampaikan potensi bencana lain yang perlu diantisipasi, khususnya banjir saat curah hujan tinggi. Ia menyebutkan beberapa titik rawan banjir di wilayah Rejang Lebong, seperti kawasan saluran drainase Air Sengak dan aliran Sungai Air Duku.
“Untuk mengatasi banjir yang terjadi secara tiba-tiba, kami telah mengajukan izin normalisasi aliran sungai kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII,” ungkap Hendri.
Ia juga berharap adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menangani masalah banjir di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan putus di Desa Air Merah yang sebelumnya telah ditinjau oleh Wakil Gubernur Bengkulu.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk hadir membantu penanganan bencana di daerah.
“Insya Allah Pemerintah Provinsi Bengkulu akan hadir. Terkait perbaikan saluran drainase hingga rumah korban puting beliung yang perlu diperbaiki, akan kami tindaklanjuti, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah turun ke lapangan,” kata Helmi.
Ia juga menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke wilayah terdampak. “Rabu (8/4/2026), saya akan turun langsung ke Rejang Lebong dan Lebong untuk memastikan penanganan berjalan maksimal,” lanjutnya. Helmi menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota dalam menghadapi situasi bencana.
“Kita harus bersama-sama menghadapi bencana ini, sehingga masyarakat tidak merasa sendirian,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau adanya terobosan dalam penanganan bantuan bagi korban bencana, salah satunya melalui program sedekah nasi bungkus dari Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kami meminta ASN dapat menggerakkan program sedekah nasi bungkus. Cara ini dinilai lebih efisien dibandingkan membuka dapur umum, yaitu cukup dengan menambah satu porsi masakan di rumah masing-masing untuk membantu korban bencana,” ujarnya.
Menutup arahannya, Helmi Hasan mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah tidak lengah terhadap potensi terjadinya bencana susulan. “Pemerintah tidak boleh abai. Kita harus terus berkoordinasi agar jelas peran masing-masing, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan bencana,” pungkasnya.
