Ketegangan Politik Meningkat di Kabupaten Lebong: Ribuan ASN Protes Kebijakan Plt Bupati
Lebong, Mediasinardunia.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lebong semakin mendekat, namun suhu politik di daerah ini kian menghangat. Ketegangan terjadi akibat pergantian pejabat yang berlangsung cepat. Baru beberapa hari Bupati Kopli Ansori cuti, Plt Bupati Lebong, Fahrurrozi, langsung mengambil kebijakan yang dinilai memicu kegaduhan di birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebong. Dia mencopot beberapa pejabat penting yang sebelumnya ditunjuk oleh Kopli Ansori, termasuk mengganti Pj Sekda dan puluhan Pj Kepala Desa.
Fahrurrozi juga mengeluarkan surat edaran kepada Bank Bengkulu untuk tidak memproses segala transaksi keuangan daerah yang menggunakan nama Mahmud Siam, yang diklaim oleh Plt Bupati jabatannya sebagai Pj Sekda Lebong telah berakhir per 27 September 2024. Hanya transaksi yang menggunakan nama Donni Swabuana yang diperbolehkan.
Akibat tindakan Plt Bupati tersebut, Rabu (06/11/2024) pagi, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lebong turun ke jalan melakukan aksi protes. Mereka menilai beberapa kebijakan Plt Bupati merugikan ASN dan masyarakat, seperti larangan Bank Bengkulu untuk memproses transaksi keuangan daerah atas nama Mahmud Siam yang tidak lagi menjabat sebagai Pj Sekda Lebong.
“Jangan tahan hak kami. Jangan hanya karena ego pribadi dan kepentingan politik, kami malah jadi korban,” ungkap salah satu orator dari Dinas Kesehatan, Popin. Ia menambahkan, akibat kebijakan Plt Bupati, ribuan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tidak bisa menerima gaji, dan ratusan orang terpaksa menunggu untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena tidak dapat diproses oleh Bank Bengkulu. Selain itu, semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah tidak bisa direalisasikan.
“Plt Bupati seharusnya memimpin Kabupaten Lebong dalam kondisi kekosongan untuk menciptakan suasana kondusif dan menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada, bukan malah memecah belah,” imbuhnya.
Di tengah terik matahari, massa yang semakin bersemangat menuntut Bank Bengkulu untuk bersikap netral dan profesional dalam memberikan layanan. Mereka meminta bank tersebut untuk tidak mengindahkan instruksi Plt Bupati yang dianggap merugikan masyarakat dan bersikeras agar Plt Bupati mundur dari jabatannya.
“Tolong berikan pelayanan profesional, jangan terkontaminasi kepentingan politik, turunkan Plt Bupati, dia hanya bikin gaduh, dasar pengacau,” teriak massa yang mulai terpancing emosi.
Di lokasi yang sama, Pinca Bank Bengkulu Muara Aman, Yerri Aliansuri, SE, beranikan diri menemui para pendemo. Dalam menghadapi ribuan massa, Yerri menegaskan bahwa pihaknya tidak memihak dan akan tetap profesional dalam memberikan layanan. Namun, mereka juga harus mematuhi regulasi yang ada. Ia menekankan bahwa kebijakan mengenai keuangan daerah sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.
“Kami tetap profesional dan tidak memihak, tetapi kami juga tidak berani melanggar regulasi karena kepala daerah lah yang memiliki kewenangan penuh atas keuangan daerah,” ujarnya.
Yerri menambahkan bahwa Bank Bengkulu hanya bertindak sebagai juru bayar dan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi keuangan daerah. “Kami tidak mempunyai kewenangan dalam transaksi keuangan daerah dan tidak dapat ikut campur dalam urusan internal Pemkab Lebong. Kami hanya menjalankan perintah,” jelasnya.
Namun, jawaban dari Pinca Bank Bengkulu itu tidak memuaskan para pendemo, sehingga suasana semakin memanas. Mereka memutuskan untuk melanjutkan aksi protes di depan halaman Pemda Lebong dan kemudian ke DPRD Lebong.
