DPRD Provinsi Bengkulu Siap Umumkan Pembentukan Delapan Fraksi Sebagai Langkah Awal Menuju Pembahasan Tatib dan Kode Etik
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu tengah bersiap mengumumkan pembentukan delapan fraksi sebagai langkah strategis dalam menjalankan tugas legislatif. Pengumuman ini direncanakan pada rapat paripurna yang akan berlangsung pada Senin, 30 September 2024.
Ketua Sementara DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, S. Sos, menyampaikan bahwa pembentukan fraksi-fraksi ini menjadi pondasi awal untuk pembahasan berbagai agenda penting, termasuk tata tertib (tatib) dan kode etik lembaga.
Dari delapan fraksi yang terbentuk, enam di antaranya merupakan fraksi penuh atau murni, yaitu Fraksi Golkar, PAN, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, dan Demokrat. Sementara dua fraksi lainnya merupakan gabungan antara Partai Hanura dan PPP, serta antara PKB dan PKS.
Setelah pengumuman pembentukan fraksi, langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD yang akan membahas tatib dan kode etik. Hal ini menjadi panduan dalam menjalankan tugas DPRD Provinsi Bengkulu selama masa jabatan.
Tatib dan kode etik tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari komisi-komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Samsu juga menyoroti bahwa pembentukan AKD ini baru dapat direalisasikan setelah unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu definitif terbentuk. DPRD masih menunggu pengiriman nama-nama calon pimpinan dari empat partai politik, yaitu Golkar, PAN, Gerindra, dan PDI Perjuangan.
Meskipun unsur pimpinan definitif DPRD belum terbentuk, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tetap dapat dilaksanakan sesuai aturan. Setiap fraksi akan mengirimkan perwakilannya dalam pembahasan APBD yang menargetkan disahkan paling lambat akhir November 2024.
DPRD Provinsi Bengkulu berada dalam periode krusial untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan tepat waktu. Sinergi antara partai politik, fraksi, dan pimpinan DPRD menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsi legislatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan terbentuknya fraksi-fraksi, DPRD Provinsi Bengkulu kini siap memulai berbagai agenda penting seperti pembahasan APBD 2025 dan penyusunan tatib serta kode etik. Semua ini dilakukan dengan harapan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu.(ADV/MSD)
