Dorong Hilirisasi Sawit, Pemprov Bengkulu Percepat Proses Perizinan Industri
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya kelapa sawit, melalui penguatan aspek perizinan industri. Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi pembahasan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) untuk sektor perindustrian bagi PT Olein Sawit Lestari Seluma.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, pada Rabu (29/4/2026), dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, RA Denni. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pihak perusahaan terkait.
Hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain perwakilan PT Bimex, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Desman Siboro, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rico Yulyana, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Khirdes L. Pasju, serta unsur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan instansi teknis lainnya.
Dalam arahannya, RA Denni menegaskan bahwa percepatan proses perizinan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis Gubernur Bengkulu. Fokus utamanya adalah mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, Bengkulu memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal karena sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh daerah masih rendah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa komoditas sawit tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi bisa diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tinggi yang siap dipasarkan,” ujar RA Denni.
Ia menjelaskan, saat ini aktivitas produksi yang dilakukan masih terbatas pada minyak goreng curah. Padahal, peluang pasar untuk produk minyak goreng kemasan sangat terbuka lebar, baik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, percepatan penerbitan PBBR menjadi langkah penting agar perusahaan dapat segera meningkatkan kapasitas produksinya.
RA Denni juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mempercepat proses perizinan. Ia meminta seluruh pihak terkait memberikan dukungan maksimal sesuai kewenangan masing-masing, tanpa mengabaikan ketentuan regulasi yang berlaku.
“Perizinan harus tetap sesuai aturan, namun prosesnya perlu dipermudah dan dipercepat. Ini penting agar investasi bisa segera berjalan dan memberikan dampak ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari DPMPTSP menyampaikan bahwa skema PBBR dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama dalam menyesuaikan tingkat risiko kegiatan usaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan sistem ini, proses perizinan menjadi lebih transparan, efisien, dan terintegrasi secara digital.
Dari sisi teknis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas ESDM menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung pengembangan industri pengolahan sawit, mencakup pembinaan industri, penyediaan energi, hingga penguatan rantai pasok bahan baku.
Di sisi lain, DLHK mengingatkan pentingnya menjaga aspek lingkungan dalam setiap proses industri. Perusahaan diminta memastikan seluruh kegiatan operasional telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan, termasuk pengolahan limbah dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat penerbitan izin usaha. Dengan demikian, proses hilirisasi industri sawit di Bengkulu dapat segera terwujud dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Provinsi berkomitmen terus mendorong investasi di sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal. Hilirisasi dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.
