DIUSULKAN 5.9 MILIAR UNTUK BAYAR GAJI TENAGA HONDA
Mukomuko - mediasinardunia.com - Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mukomuko mengusulkan penambahan Anggaran hal itu di nyatakan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud )Kabupaten Mukomuko, Epi Mardiani, S.Pd ketika dikonfirmasi menyatakan bakal mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar untuk membayar gaji sebanyak 992 orang pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK) atau honorer daerah (Honda) untuk bulan Juli hingga Desember 2023.
“Nanti akan kita usulkan anggaranya di APBD perubahan tahun ini 2023. Jumlahnya sekitar Rp 5,9 miliar,” kata Epi.
Sedangkan untuk membayar gaji sebanyak 992 orang tenaga Honda bulan Januari hingga Juni telah disediakan di APBD murni tahun 2023 sebesar Rp5,9 miliar untuk gaji sebanyak 992 honorer. Masing-masing tenaga honda ini, menerima gaji dari Pemkab Mukomuko sebesar Rp 1 juta per bulan. Epi juga menyebutkan, alokasi anggaran sebesar Rp 5,9 miliar di APBD murni tahun 2023, setelah pemerintah daerah memperpanjang kontrak 992 pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau honorer daerah yang bertugas sebagai guru maupun non kependidikan. Hanya saja, kontrak mereka cuma untuk selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2023.
“Pemkab Mukomuko hanya mampu memperpanjang kontrak mereka itu karena disesuaikan dengan anggaran,” ujarnya.
Epi berkeinginan, surat perjanjian kerja ratusan tenaga honda bisa diperpanjang selama 12 bulan atau satu tahun. Dan peluang itu ada sepanjang ada anggaran untuk membayar gaji mereka.
“Itu sebabnya, Dinas Pendidikan Mukomuko kembali mengajukan anggaran untuk gaji sebanyak 992 tenaga honda bulan Juli hingga Desember di APBD perubahan tahun ini,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, Armansyah, ST mengaku siap memperjuangkan penambahan anggaran untuk gaji tenaga Honda sebanyak 992 orang di APBD perubahan. Ia juga menyatakan, anggaran untuk gaji honorer daerah mesti ditambah di APBD perubahan karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak dan demi berjalanan roda pemerintahan khususnya bidang pendidikan.
“Kalau tidak ada lagi anggaran untuk gaji tenaga Honda, dipastikan mereka akan berhenti. Kalau mereka berhenti, sektor pendidikan terganggu sebab kita masih banyak kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 992 tenaga honorer daerah tersebut rincianya sebanyak 237 tenaga pendidik dan non kependidikan di PAUD, 502 tenaga pendidik dan non kependidikan di SD, 213 orang SMP, 15 orang Sanggar Kegiatan Belajar, dan 25 honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (AT)
