Bupati Kepahiang Ingatkan Kepala OPD Cari Dana Pusat, Jika Tidak Siap Dievaluasi!
Kepahiang, Mediasinardunia.com - Berbarengan dengan proses lelang jabatan yang masih berjalan, Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip, mengingatkan agar kepala OPD pandai mencari dana pusat yang dapat direalisasikan di daerah. Bupati Kepahiang juga mengingatkan bahwa kepala OPD yang tidak mampu melakukan hal tersebut akan dievaluasi.
Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang akan diisi oleh pejabat hasil seleksi terbuka atau lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Hasil lelang JPTP ini ditargetkan akan diumumkan pada pertengahan November 2025. Bupati mengharapkan agar lelang JPTP ini tidak hanya menghasilkan pejabat yang berkompeten, tetapi juga mampu menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kepahiang.
Selain itu, untuk mensiasati minimnya anggaran akibat pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD), bupati mengharapkan peserta yang terpilih melalui JPTP mampu menarik dana pusat ke Kabupaten Kepahiang.
"Seleksi terbuka JPTP ini dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel. Tujuannya adalah agar terpilih pejabat yang memiliki kompetensi sesuai standar untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi. Harapannya nanti menghasilkan pejabat yang mampu menjalankan program prioritas," jelas bupati, Jumat 31 Oktober 2025.
Bupati menerangkan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah berdampak signifikan terhadap program pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh OPD di lingkup Pemkab Kepahiang diminta untuk gencar "melobi" anggaran ke pusat untuk mendukung pelaksanaan program. Pimpinan OPD harus proaktif melobi pemerintah pusat dan mencari sumber pembiayaan program.
"Kita akan menggerakkan OPD untuk melobi pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan program. Bagi yang tidak mampu, akan dievaluasi," tegas bupati.
Sembilan kursi JPTP yang sedang diproses adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP PBK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusda), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo PS), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
