94.017 Keluarga Penerima Manfaat Menerima BPNT.
Bengkuku,- Mediasinardunia.com- Jelang Lebaran, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2023 kepada 94.017 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Provinsi Bengkulu, hari ini Selasa (18/4/2023)mulai disalurkan melalui Bank BRI Cabang Provinsi Bengkulu. Setiap KPM akan mendapat bantuan sebesar 400 ribu rupiah.
Bantuan ini merupakan bantuan untuk bulan Maret dan April yang pada bulan sebelumnya telah disalurkan untuk periode Januari dan Februari. Dalam penyaluran bantuan nontunai ini, Bank Indonesia bersama Bulog juga mengadakan bazaar yang menyediakan berbagai sembako antara lain minyak goreng, gula, daging, dan telur ayam.
Menurut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima, hal ini sangat tepat karena bantuan nontunai dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan oleh para penerima manfaat.
“Ketika masyarakat mendapatkan uang tunai, mereka langsung membeli kebutuhan pokoknya sendiri yang harganya di bawah harga pasar, dengan harapan uang tersebut benar-benar tidak digunakan untuk kebutuhan lain tetapi untuk kebutuhan pokok,” jelas Gubernur Rohidin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rohidin juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu, terutama jelang Lebaran. Digitalisasi keuangan bisa menjadi solusi untuk mengatasi uang palsu.
Ia juga mengharapkan peran BRI dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat.“Saya minta BRI mendukung program pemerintah bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan termasuk digitalisasi keuangan khususnya jelang lebaran untuk mencegah peredaran uang palsu, saya kira transaksi menggunakan uang tunai akan sangat aman,” pungkas Gubernur Rohidin.
Total Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2023 kepada 94.017 KPM yang disalurkan oleh Bank BRI adalah sebesar Rp37.606.800.000. Tampak hadir dalam penyaluran bantuan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana, Pimpinan BRI Cabang Bengkulu, Kepala Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.( MDS)
