Pemprov Bengkulu Sesuaikan Alokasi Anggaran Pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk Program Prioritas
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menyesuaikan alokasi belanja setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Selain memangkas kegiatan rapat dan perjalanan dinas, Pemprov juga mengalihkan ratusan miliar rupiah untuk membiayai program prioritas yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat. Langkah ini diambil setelah pemerintah pusat memangkas transfer dana ke daerah, yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu. Pemprov kehilangan Rp 1,72 miliar dari pusat dan harus segera melakukan reposisi anggaran.
“Efisiensi ini bukan pilihan, tetapi keharusan. Dari pusat sudah dipotong, kita di daerah harus menyesuaikan,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (19/5).
Pemprov Bengkulu tidak tinggal diam. Herwan mengungkapkan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja. Hasilnya, sebanyak Rp 720 miliar anggaran berhasil digeser untuk membiayai program-program prioritas.
Nama program itu adalah Bantu Rakyat. “Semua kami petakan kembali. Mana kegiatan yang bisa ditunda dan mana yang tidak relevan. Anggaran yang berhasil digeser langsung kami salurkan untuk hal-hal yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Program Bantu Rakyat mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Salah satu proyek besar yang menjadi prioritas adalah penyelesaian Gedung Jantung Terpadu, ruang poliklinik, dan ruang rawat inap Fatmawati di RSUD M. Yunus.
Di sektor pendidikan, fasilitas sekolah juga mendapat perhatian. “Kami mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan sarana pendidikan. Kami tidak ingin murid belajar di gedung yang hampir roboh,” tambah Herwan.
Efisiensi ini tidak hanya menyasar proyek fisik. Herwan menegaskan bahwa kegiatan rutin seperti rapat dan perjalanan dinas kini menjadi fokus pemangkasan. “Rapat tidak perlu di hotel. Manfaatkan ruang pola, aula kantor, atau balai pelatihan milik Pemprov. Pengeluaran untuk sewa tempat dan konsumsi semua bisa dikurangi,” jelasnya.
Ia mencontohkan pelatihan paskibraka yang biasanya diselenggarakan di luar, kini cukup digelar di Balai Latihan Kesehatan milik Pemprov. “Kita punya gedung sendiri, kenapa harus sewa? Jika perjalanan dinas itu penting dan mendesak, silakan. Tetapi jika tidak mendesak, lebih baik ditunda,” tegasnya.
Herwan memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan publik. “Kita tidak asal potong. Prinsipnya adalah efisiensi dengan akal sehat. Program yang menyentuh rakyat harus tetap berjalan. Yang bisa ditunda, kita tunda.”
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi juga diterapkan secara ketat di instansinya. “Kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat sudah kami potong. Sosialisasi di hotel sudah tidak ada lagi. Perjalanan Dinas hanya tersisa 20 persen,” kata Tejo.
Dinas PUPR kini fokus pada tiga sektor inti: Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA). Bina Marga tetap menjadi prioritas utama untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak, Cipta Karya difokuskan pada pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sedangkan SDA berfokus pada pemeliharaan dan perencanaan jangka panjang.
“Kami juga sedang menyiapkan masterplan pengelolaan sampah regional. Masalah ini semakin serius dan perlu ditangani dengan perencanaan yang matang,” ungkap Tejo.
