Krisis Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai: Rapat Darurat Forkopimda Terbitkan Teguran Keras untuk PT Pelindo II
Bengkulu, Mediasinardunia.com - Krisis pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu semakin mendapat perhatian serius. Aktivitas kapal terganggu, pasokan bahan bakar minyak (BBM) tersendat, dan jalur distribusi logistik menuju Pulau Enggano juga terhambat.
Kondisi yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan ini akhirnya mengharuskan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk mengadakan rapat darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Rabu (10/9). Rapat dilakukan di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, General Manager PT Pelindo II S. Joko, serta perwakilan dari Pertamina dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Suasana rapat berlangsung tegang. Satu per satu pejabat tinggi di Bengkulu mengeluarkan kritik tajam terhadap PT Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan. Gubernur Helmi Hasan membuka rapat dengan semangat tinggi, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai normalisasi alur pelayaran Pulau Baai dan percepatan pembangunan Pulau Enggano. "Instruksi itu jelas dan tegas, tidak bisa ditawar," tegasnya.
“Bapak Presiden tidak ingin ada hal yang mengganggu ekonomi. Instruksi sudah keluar, bahkan Wapres sudah turun langsung ke Bengkulu. Tolong kita jaga marwah pemerintah. Jangan sampai kita dianggap tidak maksimal,” lanjut Helmi sambil menatap tajam ke arah perwakilan Pelindo.
Gubernur juga menuntut transparansi dan meminta PT Pelindo, Pertamina, dan KSOP untuk aktif memberikan informasi terbaru kepada publik. “Jangan tunggu ada masalah baru bicara. Update setiap hari, manfaatkan media sosial, dan ajak media melihat aktivitas di alur. Pertamina juga harus mengumumkan kuota BBM yang masuk, setiap SPBU wajib menampilkan informasi yang jelas,” kata Helmi.
Nada tegas juga disampaikan Ketua DPRD Bengkulu, Sumardi, yang menyatakan bahwa Inpres yang memberikan batas waktu hingga 31 Agustus seharusnya menjadi “gelombang kejut” agar pekerjaan percepatan pengerukan tidak ditunda lagi. “Jika sudah lewat, artinya Inpres tidak dianggap. Ini fatal. Pertamina juga jangan diam. Harus siapkan jalur alternatif. Jika laut terhambat, BBM harus bisa lewat darat. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban,” ungkapnya.
Pernyataan paling tajam datang dari Kajati Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, yang menilai penanganan Pelindo atas masalah pendangkalan terkesan "biasa-biasa saja", meskipun dampaknya sudah masuk kategori darurat. “Ini kondisi darurat, tetapi jawabannya masih soal kapal rusak dan alasan teknis. Publik bertanya-tanya, Pelindo ini bekerja atau tidak?” tegas Victor di hadapan GM PT Pelindo II.
Ia lebih lanjut mengingatkan bahwa keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada arus logistik dan BBM, tetapi juga mempengaruhi APBN, APBD, hingga stabilitas ekonomi daerah. “Uang yang masuk ke Pelabuhan Pulau Baai itu triliunan, tapi ke mana? Jangan main-main. Kalau dibiarkan, masyarakat dirugikan dan pemerintah dituding diam. Jika penanganannya tetap biasa saja, habislah. Ini sudah menimbulkan kerugian negara,” ancamnya.
Teguran keras dari Kajati tersebut membuat suasana rapat sejenak hening, menjadi sinyal bahwa penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah apabila Pelindo terus mengulur waktu.
Pendangkalan alur Pulau Baai sebenarnya bukan masalah baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal berbobot besar sering mengalami kesulitan untuk keluar masuk pelabuhan. Akibatnya, distribusi BBM sempat terhambat, menyebabkan antrean panjang di SPBU di Bengkulu, dan pengiriman barang menuju Pulau Enggano beberapa kali tertunda.
Normalisasi alur pelayaran seharusnya sudah dipercepat setelah Presiden menerbitkan Inpres, namun hingga melewati batas waktu 31 Agustus, kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Kini, setelah rapat darurat Forkopimda ini, publik menanti langkah nyata dari Pelindo. Apakah pengerukan akan segera dilakukan atau kembali terjebak dalam alasan teknis.
Gubernur Helmi menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masalah Pulau Baai terus menjadi momok. “Masyarakat menunggu solusi, bukan alasan. Kita semua harus buktikan kerja," ujarnya.
Sementara itu, Kajati Victor menutup rapat dengan nada tegas, “Jangan anggap enteng. Kalau terus begini, kita yang turun. Ini sudah soal kerugian negara,” katanya.
