Pemprov Bengkulu Susun RKPD 2027, Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur
Bengkulu, Mediasinardunia.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan ini mengacu pada visi, misi, dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu periode 2025–2029.
Fokus utama pembangunan pada tahun 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditas, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Selain ekonomi, Pemprov Bengkulu juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat keterhubungan antarwilayah di Bumi Merah Putih.
Gubernur Bengkulu melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Raden Ahmad Denni, menegaskan bahwa skala pembangunan yang luas memerlukan sinergi lintas sektor.
“Besarnya cakupan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi dan integrasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar sasaran pembangunan tercapai secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih, Selasa (20/1).
Ia juga menambahkan bahwa implementasi "Program Bantu Rakyat" harus disinergikan dalam perencanaan antara pihak legislatif dan eksekutif demi mewujudkan visi Bengkulu yang Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Selain infrastruktur dan ekonomi, dokumen perencanaan ini juga mencakup penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), transformasi digital pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, serta perwakilan instansi vertikal lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan teknokratis serta aspirasi masyarakat guna memastikan dokumen RKPD 2027 bersifat responsif dan adaptif terhadap isu strategis terkini.
