Pemkab Bengkulu Selatan Siap Laksanakan Sensus Ekonomi 2026 untuk Pembangunan Berbasis Data
Bengkulu Selatan, Mediasinardunia.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus memperkuat langkah menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis data. Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, saat menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan pada Kamis (16/10/2025) di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Sukarni, S.P., M.Si, dan sejumlah pejabat daerah. Sementara dari pihak BPS, hadir langsung Kepala BPS Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, SST., M.Sc, beserta jajaran pegawai.
Audiensi ini membahas dua hal strategis: pemantapan data kemiskinan daerah dan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang akan segera dilakukan secara nasional oleh BPS. Bupati Rifai Tajudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Bengkulu Selatan. Menurutnya, sensus ini memiliki arti penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi yang akurat dan berkelanjutan.
“Sensus ekonomi bukan hanya kegiatan rutin statistik, tetapi merupakan fondasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Data yang valid dan akurat akan membantu kami menyusun strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menekan angka stunting,” ujar Bupati Rifai.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan BPS untuk memastikan seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil, ikut berpartisipasi dalam pendataan. “Kita ingin semua pelaku usaha di Bengkulu Selatan terdata dengan baik. Dari situ, kita bisa mengetahui potensi ekonomi daerah secara riil,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Rifai juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarinstansi. Menurutnya, data yang tidak sinkron sering menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, maupun upaya penanganan stunting.
“Kadang data yang kita miliki tidak sama dengan data yang ada di pusat. Akibatnya, program bantuan tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya. Bupati meminta BPS untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Daerah, agar seluruh data kemiskinan dan stunting dapat diperbarui secara berkala dan berbasis fakta di lapangan.
Ia menambahkan bahwa keakuratan data akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan daerah yang lebih terukur. “Kita tidak boleh hanya bekerja berdasarkan asumsi. Semua kebijakan harus berdasar pada data yang valid dan terkini,” jelasnya.
Bupati Rifai juga mengajak seluruh pelaku usaha di Bengkulu Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai partisipasi dunia usaha akan memperkaya data ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Bengkulu Selatan dalam peta investasi nasional.
Sementara itu, Kepala BPS Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal.
Menurut Fathan, SE2026 akan menjadi sensus ekonomi terbesar dalam satu dekade terakhir, mencakup seluruh sektor usaha, baik formal maupun informal. Pendataan ini akan dilakukan secara digital dengan metode yang lebih cepat dan akurat.
“Kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data statistik yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. SE2026 akan menjadi pijakan penting dalam menyusun peta ekonomi daerah,” ungkap Fathan.
“Kami berharap pelaku usaha dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa bisa terbuka memberikan data yang benar. Dari data itulah pemerintah bisa menyusun kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha lokal,” tutur Bupati Rifai.
