Musrenbangdes Desa Tanjung Baru 2025: Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif
Maje, Mediasinardunia.com - Pemerintah Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Desa pada Kamis, 30 Januari 2025.
Acara Musrenbangdes diawali langsung oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Hendra Oswari, SH, serta dihadiri oleh Camat Maje Sarfazian, S.Sos, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
Musyawarah ini adalah bagian penting dalam merumuskan dan menyetujui RKPDes tahun 2025 dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi masyarakat guna menetapkan prioritas pembangunan, merancang rencana aksi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Tanjung Baru, Hendra Oswari, SH, menegaskan betapa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengusulkan dan menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa guna mencapai tujuan bersama dan menciptakan program yang unggul dan sukses.
"Dengan Musrenbangdes, kita dapat menghasilkan program yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat, sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat menyusun RKPDes yang berkualitas dan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat," ujarnya.
Dalam Musrenbangdes, berbagai masukan dari masyarakat menjadi fokus pembahasan, seperti peningkatan infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan UMKM, serta program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Usulan-usulan dari Musrenbangdes akan dipilih dan diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam RKPDes tahun 2025, yang kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025.
"Hal yang menjadi prioritas rencana kerja fisik pada tahun 2025 adalah melanjutkan pembangunan jembatan di lokasi wisata, sedangkan untuk rencana kerja non-fisik adalah menyediakan perlengkapan kebutuhan ibu-ibu PKK dan perlengkapan Karang Taruna," terang Hendra.
Lebih lanjut, Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dilakukan untuk mengevaluasi, merumuskan keputusan, dan menetapkan data calon penerima BLT-DD tahun 2025 sejumlah 4 KK, yang memenuhi syarat akan diproses dalam APBDes tahun 2025.
"Musrenbangdes berjalan dengan lancar, menghasilkan kesepakatan berdasarkan musyawarah mufakat yang dapat mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan bersama," jelasnya.
