Bupati Rejang Lebong Gelar Diskusi Sinkronisasi Program Pemkab dan Desa untuk Optimalisasi Pembangunan
Rejang Lebong, Mediasinardunia.com - Bupati Rejang Lebong, HM. Fikri, SE, MAP, membuka diskusi sinkronisasi program-program Pemkab dengan program desa. Diskusi ini berlangsung di Balai Pat Petulai, rumah dinas bupati, pada pukul 15.00 WIB, Kamis (10/4).
Diskusi dipimpin oleh Asisten I Setdakab, Pranoto Madjid, SH, MSi, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan, Wakil Bupati Dr. H. Hendri, S.STP, MSi, Sekretaris Daerah Yusran Fauzi, ST, Kepala Bappeda Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, MSi, Kepala BPKD Andi Ferdian, SE, Sekretaris DPMD Desma Heryana, SKM, para camat, kepala desa (kades), serta tenaga pendamping desa.
"Bertemunya kita hari ini bertujuan untuk menyinkronkan program Pemkab dengan program desa, agar program yang digulirkan oleh para kades dapat sejalan dengan visi dan misi bupati serta wakil bupati. Jangan sampai ada kesan bahwa program kades tidak sejalan dengan program yang dijalankan oleh Pemkab," ujar Bupati sambil mengabsen kehadiran para camat dan kades.
Bupati menjelaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bukanlah pemangkasan anggaran APBD, melainkan pengurangan "lemak-lemak" pada anggaran tersebut.
"Sebagai contoh, bupati dan wakil bupati seharusnya mendapatkan mobil dinas baru dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar. Namun, karena mobil dinas yang ada masih layak pakai, saya dan Pak Wabup menolak pembelian mobil tersebut, dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan Jalan Sukowati. Begitu juga dengan anggaran perjalanan dinas yang diefisiensikan," tuturnya.
Saat ini, Bupati menekankan bahwa Pemkab Rejang Lebong memiliki tugas penting, yaitu menyiapkan gaji untuk 2.300 personel PPPK yang totalnya mencapai Rp 120 miliar, sementara PAD yang dihimpun kurang dari Rp 100 miliar.
Asisten I Setdakab, Pranoto Madjid, SH, MSi, selaku Ketua Panitia Kegiatan Sinkronisasi Program Pemkab dengan program desa, melaporkan tujuan diskusi ini.
"Diharapkan diskusi ini memberikan berbagai manfaat, seperti terjalinnya sinergitas antara tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten, kesesuaian strategi pembangunan desa dengan pembangunan daerah, serta meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan desa," kata Pranoto.
Ia juga melaporkan tentang penyaluran dana ADD dan DD tahun 2025. Dinas PMD pada tahun ini melakukan perubahan terhadap tahapan penyaluran dana. Penghasilan tetap kades, perangkat, dan honorarium PKK serta perangkat agama dicairkan setiap bulan. Alokasi dana DD, setelah dikurangi penghasilan kades dan honor perangkat, akan disalurkan dalam dua tahap: tahap I sebesar 40 persen paling lambat pada minggu keempat bulan Mei, dan tahap II sebesar 60 persen paling lambat bulan Oktober.
"Hingga tanggal 27 Maret 2025, seluruh berkas penyaluran penghasilan tetap dan honorarium yang telah masuk ke DPMD sudah ditindaklanjuti dan langsung disalurkan ke 61 desa. Namun, alokasi dana DD terdampak efisiensi belanja akibat penurunan anggaran DAU, dengan total pengurangan mencapai Rp 3.187.946.700. Total awal Rp 64.366.237.500, kini berkurang menjadi Rp 61.178.290.800, sehingga besaran ADD juga mengalami perubahan dari angka yang sudah ditetapkan dalam Perbup. Oleh karena itu, Dinas PMD menunda penyaluran ADD tahap I kecuali untuk belanja pegawai dan honorarium. Selain itu, kami juga melakukan penataan dusun yang saat ini belum memiliki payung hukum di desa. Penyaluran Dana Desa sedang dilakukan peninjauan pada omspan untuk dipetakan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kemendes," jelas Pranoto.
Diskusi ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai program unggulan dan visi misi bupati dan wakil bupati.
